Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif

Abstract

Abstrak

Konvergensi antara penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia tidak terhindarkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta ketatnya persaingan dalam industri keduanya. Kedua industri telah mengintegrasi TIK sebagai nilai tambah dari layanan ataupun produk yang ditawarkannya. Meski demikian, tata kelola kedua industri ini masih terpisah yakni melalui UU Penyiaran tahun 2002 dan UU Telekomunikasi tahun 1999. Di saat RUU konvergensi telematika belum menemukan titik terang, regulator berupaya merevisi kedua UU tersebut. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan kerangka paradigma interpretatif dengan berlandaskan teori neo-institusionalisme, yakni historical institutionalism. Studi ini bertujuan untuk memahami relasi kekuasaan serta pandangan para pemangku kebijakan dalam mengatur industri penyiaran dan telekomunikasi di era konvergensi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih secara purposif yakni Kemkominfo, KPI, BRTI, dan DPR, selama Januari-Februari 2015. Setiap institusi memiliki path dependence yang berbeda antar satu dengan yang lain, sehingga membentuk pola distribusi kekuasan berbeda dalam prosedur pembuatan kebijakan. Proposal revisi UU baik dari Kemkominfo dan KPI tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi. Akan tetapi, perebutan otoritas antar kedua institusi tersebut justru menjadi fokus dalam proposal tersebut. Kemkominfo, sebagai inisiator UU Telekomunikasi, berencana untuk mengubah revisi UU tersebut menjadi UU konvergensi. Fokus utama revisi tersebut adalah upaya untuk memfasilitasi interkoneksi dan internetworking dalam infrastruktur digital sebagai fondasi ekosistem konvergensi.

Abstract

The convergence between broadcasting and telecommunication in Indonesia is envitable as the growing information and communication technology and the growing competition in both industries. These industries have integrated ICT as part of their value added services in their business. Nevertheless, the policy governance of these industries is remains distinctively separated under two main laws: the 2002 Broadcasting Law and the 1999 Telecommunication Law. Whilst the regulators failed to meet the agreement to enact the convergence bill, the only way is to synergize the revision of both laws to regulate the convergence. This study is descriptive-qualitative study with interpretative paradigm and base on New Institutionalism theoretical framework. This study aims to understand the power relation as well as point of views of the regulators in regulating the broadcasting and telecommunication in convergent era. The primary data tool is in depth interview to purposively sampled respondents who are from four institutions: the Kemkominfo, KPI, BRTI, and DPR, within January-february 2015. The path dependence of these institutions is differ one to another which determine the power contribution in shaping the policy outcome. The emerging proposals of the Broadcasting Law revision are not regulating convergence in detail. Instead, the dispute of authoritical power between KPI and Kemkominfo was reflected in the proposals. Kemkominfo, which was the initiator of the Telecommunication Law, is planning to turn the revision of the law into convergence law. The main focus is to facilitate the interconnection and internetworking of digital infrastructure between telecommunication and internet.