Electronic Business Licensing in Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study discusses electronic business licensing in Indonesia, by reviewing and analyzing the development of the regulations on electronic business licensing, electronically integrated business licensing reguations, and electronically integrated business licensing implementation. This research was conducted using normative legal research methods, with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the development of regulations on business licensing is inseparable from the development of one-stop integrated licensing. However, the Online Single Submission system has not been implemented in all business licensing, leaving some with the use of offline arrangement. Proper implementation of electronic business licensing at the central government level, the provincial government level, to the regency level has not been achieved.
Article Details
JPPI provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public to supports a greater global exchange of knowledge.
JPPI by MCIT/Kemenkominfo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://kominfo.go.id/.
References
Achmad, Yulianto. (2003). Peran Multilateral Invesment Guarantee Agency (MIGA) Dalam Kegiatan Investasi. Jurnal Hukum Bisnis. 22 (5), 39-44.
Baum, Warren C & Stokes M. Tolbert. (2006). Investasi dalam Pembangunan: Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia. Dialihbahasakan oleh Bassilius Bengo Teku. Jakarta: UI Press.
Ibrahim, Johnny. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 Tahun 1967, LN No.1 Tahun 1967, TLN No. 2818, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1970, LN No.46 Tahun 1970, TLN No. 2943.
_______, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 6 Tahun 1968, LN No.33 Tahun 1968, TLN No. 2853, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 12 Tahun 1970, LN No.47 Tahun 1970, TLN No. 2944.
_______, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
_______, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 9 Tahun 2015, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.
_______, Peraturan Pemerintah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No.90 Tahun 2018, TLN.6215.
_______, Peraturan Presiden Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Perpres No. 91 Tahun 2017, LN No.210 Tahun 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Meyer, John R & Edwin Kuh. (1966). The Investment Decision: An Empirical Study. Massachusetts: Harvard University Press Cambridge.
Nasution, Bismar. (2003). Implikasi Undang-Undang Investasi Terhadap Pengaturan Country of Origin Markings. Jurnal Hukum Bisnis. 22 (5), 17-21.
Noor, Henry Faizal. (2009). Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Indeks Permata Purimedia.
Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Serambi (2017). Pengurusan Perizinan Sudah Bisa Online. Retrieved April 1, 2019, from http://aceh.tribunnews.com/2017/10/25/pengurusan-perizinan-sudah-bisa-online.
Simartupang, Richard Burton. (2003). Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang. (1997). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Tambunan, Tulus. (2007). Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penananam Modal di Indonesia dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Pemerintah. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (4), 35-41.
Uwiyono, Aloysius. (2003). Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi. Jurnal Hukum Bisnis. 22 (5), 9-16.