Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government
Article Sidebar
Read Counter : 1809
Download : 1264
Main Article Content
Abstract
Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah Kota Bogor karena pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah bermaksud untuk perencanaan pengembangan TI pada level pemerintahan tingkat kecamatan di Kota Bogor, dengan membuat master plan TI local e-government. Penelitian menggunakan framework TOGAF ADM untuk menghasilkan master plan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Hasil penelitian ini adalah roadmap strategi pengembangan TI dalam lima tahun yang akan datang dan prioritastahapan program kerja pengembangan. Dan strategi untuk menambahkan unit kerja TI yang dianggap perlu dalam melakukan tugas pengelolaan TI, penyajian informasi, pemeliharaan TI, dan laporan secara rutin.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JPPI provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public to supports a greater global exchange of knowledge.
JPPI by MCIT/Kemenkominfo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://kominfo.go.id/.
References
Cammeron BH, McMillan E. 2013. Analyzing the current trends in enterprise architecture frameworks. Di dalam: Journal of Enterprise Architecture; [Februari. 2013]. [9(1);60-71].
Lankhorst M, Drunen VH. 2007. Enterprise architecture development and modelling combining TOGAF and Arhcimate [internet]. [citeulike]. hal 1-14; [diunduh 27 Januari 2017]. Tersedia pada: http://www.citeulike.org/group/15536/article/9780662.
Lankhorst M, Dietz J, Proper E, Tribolet J. 2009. Enterprise architecture at work modelling communication, and analysis. 2th ed. Netherlans [NL]. Springer.
Magno, Francisco A., and Ramonette B. Serafica. 2001. Information technology for good governance. Yuchengco Center for East Asia, De La Salle University.
Nabafu R, Maiga G. 2012. A Model of Success Factors for Implementing Local e-Government in Uganda. Electronic Journal of e-Government. 10(1): 31-46.
Open Group. 2011, The Open Group Architecture Framework:Architecture Development Method. tersedia dari http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/.
Pemerintah Kota Bogor. 2013. Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Bogor 2014-2018 [internet]. [diacu 14 Oktober 2016] tersedia dari http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/rencana-induk-pengembangan-e-government-kota-bogor-tahun-2014---2018.pdf.
Presiden RI. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.
Presiden RI. 2004. Peraturan Presiden Republik Indonesia UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Rassameethes B. 2012. Analysis and integration of Thailand ICT master plan. Di dalam: International Journal of Synergy and Research. 1(2):[77-90].
Schekkerman J. 2004. Enterprise architecture validation; achieving businessi aligned validated enterprise achitectures. United State of America [USA]: Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD). [1-25].
[Siskum Bogor] Sistem Informasi Hukum Kota Bogor. 2015. Peraturan Pemerintah Kota Bogor [internet]. [diacu 2017 Jan 26]. Tersedia pada: http://siskum.kotabogor.go.id/index.php/peraturan-walikota/.
U.S. Department of Housing and Urban Development. 2014, . Enterprise Architecture Practice Blueprints [internet]. United State of America (US): HUD.Gov [diunduh 28 Januari 2017]. Tersedia pada: http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id= DOC_15168.pdf.
Veit, D., Huntgebuth, J. (2014). Foundations of Digital Government. Germany: Springer.
Walikota Bogor. 2010. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
Walikota Bogor. 2015. Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 11 tahun 2015.