PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA ONLINE DALAM PROSES TRANSAKSI DI DKI JAKARTA

Abstract

Abstrak

Pertumbuhan bisnis online yang semakin pesat menjadikan bisnis ini rentan oleh penipuan. Konsumen harus
mendapat perlindungan dan kejelasan dalam melakukan transaksi pembelian online. Pemerintah telah berupaya
melindungi konsumen transaksi online dengan mengeluarkan PP PSTE 2012 yang mengatur kewajiban pelaku
usaha online untuk memberikan perlindungan konsumen dalam proses transaksi sesuai pasal 49. Studi bertujuan
untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha
online di DKI Jakarta. Studi ini menggunakan purposive sampling dengan 30 responden pelaku usaha online.
Dari hasil penelitian dikehui bahwa lebih dari 80% responden telah menyampaikan informasi lengkap dan benar
mengenai produk (harga, kualitas, merek, spesifikasi) yang ditawarkan, akan tetapi ada sekitar 30% responden
yang tidak memberikan jaminan kecacatan dan tidak mencantumkan kontrak dan prosedur pembayaran dalam
websitenya. Seluruh responden menyatakan telah menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim kepada
konsumen melalui SMS, messenger ataupun telepon. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan
kewajiban perlindungan konsumen berdasar PPPSTE 2012 pasal 49 oleh responden pelaku usaha online berada
dalam kategori “kurang baik” dimana pelaku usaha online hanya menyampaikan informasi produk dan proses
transaksi kepada konsumen secara subjektif tanpa mengacu pada peraturan.

Abstract

The rapid growth of online businesses are vulnerable to fraud. Consumers must receive protection and clarity in
online purchases. The government has been working to protect consumers online by issuing PP PSTE 2012 that
obligate of businesses online to provide consumer protection in transactions process with article 49. The study
aims to determine how the implementation of consumer protection obligations undertaken by online businesses
in Jakarta. The study used purposive sampling with 30 respondents online businesses. The survey results revealed
that more than 80% of respondents have submitted complete and correct information about the offered product
(price, quality, brand, specs) , but there are about 30% of respondents who did not provide a product guarantee
and does not include contract and payment procedures in website. All respondents claimed to have provided
information about the goods delivered to consumers through SMS, messenger, or phone. From the research, it
is known that the implementation of consumer protection obligations based PPPSTE 2012 article 49 by online
businesses respondents are in the category of “less well” where the online businesses only give information
product and transaction process to consumers subjectively without reference to the law.