Tata Kelola Mplik (Studi Tentang Kegagalan Manajemen Layanan Akses Informasi Masyarakat di Kota Makassar dan Manado)
Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Tulisan ini melaporkan temuan sebuah studi yang dilakukan terhadap Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan dan kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focused Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan MPLIK. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung terhadap operasional MPLIK di lapangan, serta studi dokumen terkait. Studi ini antara lain menemukan bahwa gagalnya tata kelola MPLIK di daerah tersebut disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang pengelolaan MPLIK oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola MPLIK yang benar diperlukan, dengan mengacu pada perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar.
ABSTRACT
This Paper reports the findings of a study conducted to the governance of Mobile Internet Service Center for District (MPLIK) in the city of Makassar, South Sulawesi Province and the city of Manado, North Sulawesi Province. This study employed qualitative approach, where data was collected through in-depth interviews, Focused Group Discussion (FGD), direct observation, examination of documents, and archival footage. The important finding shows that the failure of MPLIK management in the region mainly caused by misunderstanding of related sides who involved in the agreement, especially the MPLIK (internet) provider, and the local government. That is why the implementation of the right management principels needed. All sides involved must soon implemented the right planning, organizing, actuating, and controlling of the MPLIK, so that it is exceptionally beneficial to the local people.Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JPPI provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public to supports a greater global exchange of knowledge.
JPPI by MCIT/Kemenkominfo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://kominfo.go.id/.
References
Calhoun, C. ed. (1992). Hubermas And The Public Sphere, Massachusetts Institute Of Technology
Aminullah, E. (2012). Analisis Informasi Kualitatif. Paper disajikan pada acara konsinyasi Puslitbang PPI, Di Hotel Millenium Juli 2013, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2012). Makassar Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2012). Manado Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kota Manado
Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika. (2012). Penyediaan KPU/USO (Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses Informasi Hingga Pelosok Negeri). Jakarta : BP3TI.
Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). Studi Pemanfaatan Mobile CAP Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Di Daerah. Jakarta : Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo.
Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). Pemahaman Internet Sehat Dan Aman Di Komunitas Masyarakat. Jakarta: Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo,.
Pusat Litbang Aptika IKP. (2012). Pengembangan Model Pelayanan Informasi Publik Dalam Implementasi, PPID. Jakarta : Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo.
Dokumen
Undang-undang No: 36 Th. 1999.
Undang-Undang No: 14 Th. 2008
Undang-Undang No: 11 Th. 2008
Peraturan Pemerintah RI. No: 61 Th. 2010
Peraturan Pemerintah No: 52 Th. 2000
Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 24 Th. 2010
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 19/Per/M.KOMINFO/12/2010
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 17/PER/M.KOMINFO/2010
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. No: 48/Per/M.KOMINFO/11/2009
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013.
Peraturan Kepala Balai P3TI, No. 01/PER/BP3TI/KOMINFO/12/2012.
Internet
http://www.regional.kompas.com/